buatkan 5 soal pilihan ganda dan 2 soal essay beserta jawabannya tentang, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah​

1. buatkan 5 soal pilihan ganda dan 2 soal essay beserta jawabannya tentang, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah​

PILGAN

1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut.

a. dekonsentrasi

b. desentralisasi

c. sentralisasi

d. tugas pembantuan

e. daerah otonom

Jawaban: b

2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah.

a. Monstesquieu

b. John Locke

C. Afdi Afdian

d. Moh. Mahfud

e. Jimly Asshidiqie

Jawaban: a

3. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari.

a. presiden

b. DPR

c. BPK

d. MPR

e. DPA

Jawaban: d

4. Tugas lembaga legislatif adalah.

a. melaksanakan undang-undang

b. melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

c. membuat undang-undang

d. mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang

e. merevisi undang-undang

Jawaban: c

5. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah.

a. presiden

b. DPR

c. BPK

d. MPR

e. Mahkamah Agung

Jawaban: e

6. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh.

a. gubernur

b. bupati

c. DPRD

d. walikota

e. presiden

Jawaban: a

ESSAY

1. Jelaskan latar belakang dilaksanakannya otonomi daerah!

2. Sebutkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah?

1. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidaklah mungkin pemerintahan pusat dapat bekerja sendiri, tetapi dapat didistribusikan kepada pemerintahan daerah. Adapun faktor lainnya seperti jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulaunya, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan perlunya otonomi diselenggarakan di Indonesia.

2. Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.

Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.

Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar- benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi

Jangan lupa kasih jawabn tercerdas ya

Semoga membantu

2. soal beserta jawaban tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

Peraturan Pemerintah yang mengatur struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah?
Jawabannya adalah (peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000)
Semoga Membantu dan Terima Kasih

3. hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah?

hubungannya dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat diwujudkan
kalau struktural kaya gini :
Sentralisasi yang pada pemerintahan daerah diwujudkan dalam lebih diterapkannyadekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.Pada prinsipnya , kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu , arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya , yaitu dari pusat ke daerah.Maka otonomi hanya salah satu bentuk desentralisasi. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (Onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.kalau yang fungsional :

otonomi materiil, mengandung arti bahwa urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga diperinci secara tegas , pasti dan diberi batas-batas (limitative), zakelijk dan dalam praktiknya penyerahan ini dilakukan dalam UU pembentukan Daerah yang bersangkutan. otonomi formal, urusan yang diserahkan tidak dibatasi dan tidak zakelijk. Batasnya ialah, bahwa Daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu , pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. otonomi riil, merupakan kombinasi atau campuran otonomi materiil dan otonomi formal. Di dalam undang-undang pembentukan Daerah , pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengetur dan mengurus rumah tangga Daerah. Penyerahan ini merupakan otonomi riil. Kemudian setiap waktu Daerah dapat meminta tambahan urusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Daerah. Penambahan urusan pemerintahan kepada daerah dilakukan dengan UU penyerahan masing-masing urusan.

4. Terdiri dari apakah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah​

Jawaban:

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dengan sentralisasi dan desentralisasi.

Dalam sentralisasi, segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi diserahkan seluas-luasnya pada pemerintah daerah.

tirto.id

dibaca normal 1 menit

Home Pendidikan

Bagaimana Hubungan Struktural-Fungsional Pemerintah Pusat & Daerah?

Penulis: Abraham William

26 Maret 2021

View non-AMP version at tirto.id

Bagaimana Hubungan Struktural-Fungsional Pemerintah Pusat & Daerah?

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah.

tirto.id - Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dengan sentralisasi dan desentralisasi.

Dalam sentralisasi, segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi diserahkan seluas-luasnya pada pemerintah daerah.

Advertising

Advertising

Dalam pemerintahan pusat, penyelenggara negara menurut UUD 1945 meliputi berbagai macam pemerintahan. Dalam arti luas, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan hanya eksekutif saja.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Dan, daerah provinsi serta kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah.

Penjelasan:

smg membantu

5. apa Hubungan fungsional dan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah?

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah menyakut atas pembagian tgas dan kewenangan yg harus di jlankan oleh pemerintah pusat dan daerah dlm rangka penyelenggaraan pmrintah yg baik (Good governance).
Berdasarkan UU N0. 32 thn 2004 pasal 2 ayat 4&,pemerintah daerah dlm mnyelenggarakan urusan pmrintah memiliki hbngan dg pmrintah pusat dan dgn pemerintahan daarah lainnha.Hubungan yg dimksud yaitu Hbngan wewenang,Hbngan keuangan,pelayanan umum,pemanfaatan smber dya Alam dan smber daya lainnya

6. makna hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pusat

1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah
Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat nasional. Dalam hal ini presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan yang terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-uasnya.Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak emmiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

7. buatlah 7 soal pilihan ganda dan jawaban tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Jawaban:

Sorry salah jawap tempat

Penjelasan:

8. hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah di indonesia?????

hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. presiden sebagai pemegang kekuasaab dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan sesuai prinsip otonomi seluas luasnya..
hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah yaitu dalam ketentuan uu nomor 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 4-7 yang salah satu isinya berbunyi: pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya.

9. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Jawaban:

Dalam menerapkan otonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah terikat pada hubungan struktural dan fungsional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

A. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah

Terdapat 2 cara yang dapat menjelaskan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah:

1. sentralisasi -> segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaran pemerintahan terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi

2. desentralisasi -> segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan kepada daerah otonom.

B. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Pemerintah daerah dan pusat memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Hubungan tersebut terletak pada fungsi, tujuan, misi, dan visi masing-masing. Baik pemerintah daerah dan pusat berujuan memberi serta melindungi ruang kebebasan pada daerah dalam mengelola rumah tangganya secara otonom berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah

10. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Jawaban:

• Hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah

terdapat dua cara yang dapat menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. yaitu dengan sentralisasi dan desentralisasi.

sentralisasi adalah segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.

sementara, desentralisasi adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan yang diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

• Hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah

pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

visi dan misi dari keduanya adalah melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah. terutama dalam hal mengolah dan mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan.

Penjelasan:

hubungan yang terdapat pada keduanya tidak terlepas dari penerapan otonomi daerah. Misalnya, dalam hal pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kewilayahannya.

11. buatlah 5 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah! ​

Jawaban:

- Mengirimkan pasokan air bersih

- Memberikan bansos

- Melakukan sosialisasi

- Memberbaiki atau membeli sarana dan prasarana umum yang rusak

-Bermusyawarah untuk mencapai suatu hal

Penjelasan:

Jadikan jawaban terbaik!

♦ Semoga membantu

12. jelaskan pendapat tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah ​

Jawaban:

hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah dan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan perangkat daerah. dan hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah merupakan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yg menitik beratkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah.

13. apakah makna dari hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah​

Jawaban:

> Hubungan Struktural

Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional.

Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya.

> Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain.

Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

14. contoh hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat fan daerah​

Jawaban:

Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat nasional. ... Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment

Penjelasan:

maaf kalo salah kalo bener follow dong pliss

15. jelaskan hubungan struktural dan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah

 Pertama , hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Selain perbedaan, ada persamaan persoalan hubungan-hubungan pusat dan daerah dalam ketiga bentuk tersebut , terutama hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Perbedaanya,dasar hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (publiek rechtspersoon) yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi.

semoga membantu :)Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2Pasal 18 A 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. .

16. makna hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pusat

saling berkaitan satu sama lain..

17. uraiankan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

18. Apa hubungan struktural dan fungsional pusat dan pemerintah daerah

hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara.
Hubungannya adalah semua struktural daerah pasti akan terhubing kepusat,karena setiap daerah memiliki kewajiban untuk melapor kepusat 

19. jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

1. Hubungan struktural
Dalam sistem NKRI terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yg melaksanakannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, yaitu desentralisasi, yakni segala urusan, tugas dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

2. Hubungan fungsional
Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yg saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing.

20. Pertanyaan yang tepat tentang tentang hubung struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah

mengapa pemerintah pusat harus melaksanakan tugasnya dengan baik? maaf klo salah

21. Jelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang bersifat struktural dan fungsional!

Hubungan Pusat-Daerah
dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dandaerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Padadasarnya, guna mencapai tujuan Negara yaitu kemakmuran rakyat, perlu adanya hubunganharmonis dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya hubunganyang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadaprakyat dapat diwujudkan

22. tujuan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah​

Jawaban:

untuk menambah kerjasama antar daerah

23. makna hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dengan daerah

Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial. Ketiga, hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Selain perbedaan, ada persamaan Persoalan hubungan-hubungan pusat dan daerah dalam ketiga bentuk tersebut , terutama hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal. Perbedaanya,dasar hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum (publiek rechtspersoon) yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi.

MAKASIH ;)

24. Seperti apakah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah tersebut​

Jawaban:

tugas pembangunan, asas dekontralisasi , asas sentralisasi

Penjelasan:

itu saja yang Aku tahu smg bermanfaat maaf kalau salah ya

25. Jelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang bersifat struktural dan fungsional

1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah
Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat nasional. Dalam hal ini presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan yang terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-uasnya.Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak emmiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

26. hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah? jelaskan!

saling membantu dalam satu praturan . maaf kalok salah

27. Bagaimana Perbedaan Pengertian Antara hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah​

Jawaban:

Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat serta pemerintahan berpola Indonesia-sentris. Pemerintahan dan segala bentuk kedaulatan tidak serta merta harus selalu dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dengan menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya, termasuk dalam segi ekonomi, namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat.

Dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia, terdapat hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasan dari kedua hubungan tersebut.

a. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah

Terdapat 2 cara yang dapat menjelaskan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah:

1. sentralisasi -> segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaran pemerintahan terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi

2. desentralisasi -> segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan kepada daerah otonom. Perihal hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah diatur lebih lanjut dalam PP No. 84 Tahun 2000.

b. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Pada dasarnya, baik pemerintah daerah dan pusat memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Hubungan tersebut terletak pada fungsi, tujuan, misi, dan visi masing-masing. Baik pemerintah daerah dan pusat berujuan memberi serta melindungi ruang kebebasan pada daerah dalam mengelola rumah tangganya secara otonom berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah. Sedangkan tujuannya sendiri untuk melayani seluruh masyarakat secara merata dan adil dalam seluruh aspek kehidupan.

Sementara itu, pemerintah daerah dan pusat menjalankan fungsinya sebagia pemberdaya, pengatur, dan pelayan masyarakat.

28. Jelaskan pengertian hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah

Jawaban:

Hubungan struktural

Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelanggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan.

Presiden merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerindah. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing.

Hubungan fungsional

Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain.

29. jelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang bersifat struktural dan fungsional?

a. secara stuktural hubungan pemerintahan pusat merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat nasional
b. secara fungsional hubungan pemerintahan pusat memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya

30. Jelaskan bagaimana hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah !

Jawaban:

pada dasarnya baik pemerintah daerah dan pusat memiliki kewenangan yang saling melengkapi

Penjelasan:

maaf kalau salah

31. fungsi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah​

Jawaban:

hubungan yang berdasarkan tingkat dan

jenjang yang ada dalam pemerintahan

maaf kalo salah

32. Jelaskan hubungan perintah pusat dan daerah yang bersifat struktural dan fungsional

1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah
Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat nasional. Dalam hal ini presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan yang terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-uasnya.Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak emmiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

SEMOGA MEMBANTU

33. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah

memahami menerapkan dam menganalisis

34. jelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang bersifat struktural dan fungsional

1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah
Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat nasional. Dalam hal ini presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana ketetntuan yang terdapat pada UUD 1945. Sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelanggara urusan pemerintahan didaerah masing-masing bersama-sama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Pelaksanaan pemerintah daerah mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
Secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat nasional, sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupaka penyelenggara pemerintahan diwilayah darha masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-uasnya.Dapat diketahui secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak emmiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat karena memiliki otonomi seluas-luasnya.
2. Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik “Good Goverment”. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerha provinsi kabupaten dan kotta atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota telah diatur dalam UU dengan memperhatikan dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

35. Apa yang dimaksud dengan hubungan struktural dan hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah ?

Hubungan Struktural
Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya.

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat kalian lihat pada bagan berikut.




Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.


Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.



1. Hubungan Struktural ialah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan.
2. Hubungan Fungsional ialah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara yang satu dengan yang lain

36. hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan eenheidstaat , yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik kedalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar , sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara RI yaitu presiden kekuasaan yang tidak terbagi dan hanya ada satu pemerintah yang berdaulat sehingga jelas negara kita pada dasarnya menganut asas sentralisasi/sentralistik.
Namun karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi,kabupaten serta kota maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. hubungan struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat serta pemerintahan berpola Indonesia-sentris. Pemerintahan dan segala bentuk kedaulatan tidak serta merta harus selalu dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dengan menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya, termasuk dalam segi ekonomi, namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat.

Dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia, terdapat hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasan dari kedua hubungan tersebut.

a. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah

Terdapat 2 cara yang dapat menjelaskan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah:

1. sentralisasi -> segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaran pemerintahan terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi

2. desentralisasi -> segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan kepada daerah otonom. Perihal hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah diatur lebih lanjut dalam PP No. 84 Tahun 2000.

b. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Pada dasarnya, baik pemerintah daerah dan pusat memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Hubungan tersebut terletak pada fungsi, tujuan, misi, dan visi masing-masing. Baik pemerintah daerah dan pusat berujuan memberi serta melindungi ruang kebebasan pada daerah dalam mengelola rumah tangganya secara otonom berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah. Sedangkan tujuannya sendiri untuk melayani seluruh masyarakat secara merata dan adil dalam seluruh aspek kehidupan.

Sementara itu, pemerintah daerah dan pusat menjalankan fungsinya sebagia pemberdaya, pengatur, dan pelayan masyarakat.

Contoh lain yang bisa kamu pelajari tentang penerapan otonomi daerah dapat kamu temukan pada halaman berikut:

brainly.co.id/tugas/9975379

Simpulan:

Dalam menerapkan otonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah terikat pada hubungan struktural dan fungsional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelas; X

Mata pelajaran: PPKn

Kategori: Pemerintahan daerah

Kata kunci: otonomi daerah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hubungan struktural, hubungan fungsional

38. Jelaskan hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Penjelasan:

1. Hubungan struktural

Dalam sistem NKRI terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yg melaksanakannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, yaitu desentralisasi, yakni segala urusan, tugas dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

2. Hubungan fungsional

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yg saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing.

39. jelaskan1.makna hubungan struktural2.makna hubungan fungsional3.makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah4.makna hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah

1.Hubungan Struktural
Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya.

2.Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.

1. Hubungan Struktural ialah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan.
2. Hubungan Fungsional Iyalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara yang satu dengan yang lain.

40. jelaskan hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang bersifat struktural dan fungsional

a. Secara struktual
Secara struktual hubungan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam  Peraturan Pemerintan Nomor 84 thn 2000.Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lambaga yang disesuikan dengan kebutuhan daerah
 
b.Secara fungsional
Pada dasarnya pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang melengkapi satu sama lain.Hubungan tersebut terletak pada visi,misi,tujuan dan fungsinya masing-masing.

*Semoga bermanfaat*