kebijakan pemerintah di bidang politik ekonomi militer dari awal kemerdekaan

1. kebijakan pemerintah di bidang politik ekonomi militer dari awal kemerdekaan

1.BIDANG EKONOMI

Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan pada akhir pendudukan jepang dan masa awal berdirinya repbulik  Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau .inflasi  yang sangat parah menimpa  Negara  republik  Indonesia  yang baru berusia beberapa bulan. Inflasi terjadi karna mata uang pendudukan jepang beredar secara tak terkendali.
Alasan pihak belanda melakukan  blockade  adalah sebagai berikut.
- mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke  Indonesia.
- mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik belanda dan milik pengusaha asing lainnya.
      - melindungi bangsa  Indonesia  dari  tindakan-tindakan dan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh bukan   
        bangsa  Indonesia  Ada  beberapa langkah  yang diambil pemerintah dalam bidang perekonomian.
Menembus  Blokade  Ekonomi Belanda .Pemerintah repbulik  Indonesia berusaha  untuk menembus blockade ekonomi musuh dengan cara mematah kanisolasi ekonomi. Untuk itu, Pemerintah repbulik Indonesia  menempuh usaha-usaha berikut:
       a. usaha yang bersifat politis
       b.usaha yang bersifatekonomis
PEMIKIRAN  MENGENAI  KETAHANAN  EKONOMI
         Pada awalnya perekonomian repbulik Indonesia mengalami kekacauan akibat pendudukan jepang. Tujuan konferensi ekonomi adalah mencari kesepakatan  untuk  menanggulangi  masalah-masalah ekonomi   yang sangat mendesak  yang  dihadapi oleh pemerintah .  Masalah-Masalah itu adalah sebagai berikut:
=>masalah produksi dan distribusi bahan makanan.
=>masalah sandang.
=>status dan administrasi  perkebunan-perkebunan.

2. BIDANG BIROKRASI
Birokrasi  merupakan kekuasaan kantor. Dalam hal ini dapat diartikan birokrasi organisasi pemerintahan, melalui kantor-kantor  yang  bentuknya sehingga pemerintah Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan .pemegang dan pelaksana pemerintah anatarwilayah, bangsa dan Negara Indonesia dilaksanakan oleh seorang kepala Negara yaitu Presiden.
Hasil kerja panitia kecil itu kemudian dibahas dan berhasil mengambil keputusan sebagai berikut.
a.pembagian wilayah repbulik Indonesia
b.pembentukan komite nasional
c. pembentukan departemen dan penunjukan para menteri

maap yh kalau salah 
semoga bermanfaat

2. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai 1950

kebijakan dalam bidang politik =
1.pembentukan partai politik
2.perubahan otoritas KNIP
3.perubahan sistem pemerintahan
maaf yang saya tau cuma itu

3. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai 1950

Berikut ini adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, politik dan militer di awal kemerdekaan yaitu:

1. Bidang ekonomi:

Membuat Uang sendiri sehingga beralih dari mata uang Jepang.Mendirikan bank sendiri yaitu Bank Negara Indonesia (BNI).Mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia.Membuat pinjaman ke luar negeri.

2. Bidang Politik:

Adanya lembaga PPKI sebagai lanjutan dari BPUPKI dalam rangka untuk membantu tugas presiden.Adanya sistem kabinet parlementer dimana menteri bertanggung jawab terhadap parlemen.

3.  Bidang Militer:

Membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat).Karena BKR kurang maka dibentuk TKR yang kemudian menjadi TNI.

Pembahasan

Negara Republik Indonesia akhirnya meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sang proklamator Ir. Soekarno dan Bung Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia.

Pada awal-awal kemerdekaan pemerintah Indonesia maka keadaan masih serba tidak stabil. Khususnya dibidang ekonomi dimana Indonesia masih belum memiliki keuangan sendiri sehingga pada periode 1945 s/d 1950 kondisi ekonomi Indonesia sangat sulit hingga masyarakat pun kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu peninggalan yang ada sampai sekarang di bidang ekonomi adalah adanya Bank Negara Indonesia. Sedangkan di bidang Militer adalah adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Demikian, semoga membantu!

Pelajari lebih lanjut

1.  Materi tentang Pancasila brainly.co.id/tugas/10259807

2. Materi tentang Mr. Soepomo dan Kemerdekaan https://brainly.co.id/tugas/11533616

3. Materi tentang Soekarno dan Pancasila https://brainly.co.id/tugas/3095754

Detail jawaban

Kelas: 8

Mapel: PPKn

Bab: Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara Indonesia

Kode: 8.9.1

#TingkatkanPrestasimu #SPJ6

4. kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindari diri dari pengaruh pengaruh negara lain baik pengaruh politik ekonomi maupun militer disebut​

kebijakan tersebut adalah proteksi.

biasanya dilakukan unyuk mencegak barang barang tertentu masuk seperti narkoba

5. kebijakan pemerintah pada awal pemerintahan dalam bidang militer dan politik​

Jawaban:

kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan adalah

1. rencana pembelaan negara dari BPUPKI yang mengandung unsur politik perang yang tidak dapat diterima.

2.tentara peta di jawa barat, serta laskar di sumatra di bubarkan karena dianggap organisasi butan jepang yang kedudukanya didunia  internasional tidak memiliki ketetapan

Semoga bermanfaat

6. Kenapa politik dan militer bani abbasiyah awal-awalnya mengalami kejayaan setelah itu kekuatan politik militer mengalami kelemahan

Jawaban:

1. POLITIK DAN MILITER PADA MASA DINASTI BANI ABBASIYAH Disusun Oleh : 1. Monika Yuliyanti 2. Nada Nasiroh Munjiyah 3. Nur Afidah 4. Nilna Farikhana

2. Kondisi Politik dan Militer Dinasti Bani Abbasiyah Perkembangan politik dan militer pada masa Bani Abbasiyah dibedakan menjadi lima periode. Setiap periode ditandai dengan adanya perubahan dalam hal kekuasaan, system pemerintahan, dan kebijakan militer.selama kurang lebih setengah abad, pemerintahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut adalah periode- periode pada masa Bani Abbasiyah.

3. 1. Khalifah Bani Abbasiyah periode pertama (750-847 M) Periode ini berlangsung antara tahun 132-232 H/750-847 M, yakni sejak pada masa Ja’far al-Mansur sampai pemerintahan ke Sembilan al- Watsiq. Periode ini disebut juga periode pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Bani Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Periode pertama juga menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Bani Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Bani Abbasiyah sudah muncul pada periode ini, yaitu ketika terjadi perang saudara antara al- Amin dengan al-Ma’mun.

Penjelasan:

7. Jelaskan kemajuan administrasi pemerintahan, militer dan kebijakan politik sosoal ekonomi dan budaya.

Jawaban:

1) Khalifah dibantu oleh wazir, gubernur, menteri, dan para panglima memegang penuh kekuasaan. 2) Kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan dan  kebudayaan berpusat di ibu kota negara, Baghdad. 3) Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting. 4) Kebebasan berpikir dijunjung tinggi dan diakui sepenuhnya. 5) Para menteri turunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memiliki peranan yang penting dalam membina peradaban Islam. 2. Periode II atau periode pegaruh Turki I, yakni tahun 232-334 H/847-945 M dimana Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan; Periode III atau periode  pengaruh Persia II (334-447 H/945-1055 M), yakni  kekuasaan dinasti Bani Buwaihi dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah; Periode IV atau periode pengaruh Turki II(447-590 H/1055-1194 M), yakni masa kekuasaan daulat Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah sampai datangnya pengaruh lain seperti invasi dari bangsa Tar-Tar dan ekspansi bani Utsmani, sebagai berikut: 1) Kekuasaan khalifah mulai melemah, bahkan hanya sebatas lambang (formalitas) saja. 2) Berdirinya daulah Umayyah II di Andalusia yang mengangkat  Abdurrahman Al-Nasir. 3) Afrika Utara terbagi menjadi daulah Idrisiyyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, dan Ikhsyidiyah di Mesir. 4) Kota Baghdad tidak lagi menjadi pusat peradaban dan kota internasional 5) Ilmu pengetahuan semakin melesit dan berkembang seiring dengan keadaan politik dan militer merosot. 6) Golongan Syiah Ismailiyah mendirikan daulah Fatimiyyah dan mengangkat Ubaidillah al-Mahdi.

8. Jelaskan Kebijakan Kebijakan Daendels dalam bidang Militer dan Ekonomi

Jawaban:

Kebijakan-Kebijakan Herman Willem Daendels 1. merombak sistem pemerintahan feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan mdern. rakyat dalam pemerintahan ini memegang kedaulatan tertinggi (pemerintahan liberal), dan bupati menjadi pegawai yang gajinya ditentukan. 2. raja-raja jawa(surakarta/solo dan yogyakarta) dinyatakan sebagai bawahan. 3. membentuk pengadilan keliling dan peradilan pribumi. 4. membrantas korupsi dan penyelewengan dalam pemungutan dan penyerahan wajib pajak. 5. menjadikan para bangsawan atau penguasa lokal sebagai aparat atau pegawai pemerintah.

Penjelasan:

9. Tuliskan kebijakan pemerintah Jepang dibidang politik, ekonomi, sosial dan militer dalam bentuk tabel!​

Jawaban:

apakah ini benar setau saya ini yang ada di buku saya

10. Jelaskan dampak dari kebijakan pemerintah militer jepang di indonesia dalam bidang politik sosial budaya dan ekonomi

Jawaban:

dia tuh ngerampas pedang dan senjata atom lainnya

11. Kebijakan kebijakan jepang dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan militer

Kebijakan - kebijakan Jepang :

Bidang Ekonomi :

- Jepang melancarkan sistem Autarki . Autarki adalah setiap wilayah mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan juga memenuhi kebutuhan untuk perang.

- Memasuki tahun 1944 , Jepang makin terdesak dalam menghadapi sekutu , Nah , akhirnya Jepang melancarkan kampanye pengerahan bahan pangan yg dilakukan oleh Jawa Hokokai melalui nagyo kumiai.

Bidang Politik :

Jepang membubarkan seluruh organisasi yg pernah dibuat pada masa pergerakan kecuali satu organisasi yg tidak dibubarkan yaitu MIAI , karena hanya MIAI yg bersifat anti -Barat.

Jepang juga mendirikan Organisasi yg bernama Gerakan 3A, Putera , Jawa Hokokai , Cuo Sangi In .

Bidang Budaya :

- Jepang memaksa rakyat untuk melakukan seikeirei . Seikeirei adalah penghormatan kepada Kaisar Jepang karena dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan dalam - dalam ke arah timur laut.

- Jepang membentuk Pusat Kebudayaan (Keimin Bunko Shidoso) pada tgl 1 April 1943

Bidang Militer :

- Jepang membentuk pertahanan militer dan semimiliter

Militer :

Heiho , PETA

Semi militer :

Seinendan, Keibodan , Fujinkai , Jibakutai

:)

12. sebutkan dan jelaskan kebijakan kebijakan kolonialisme di indonesia pada bidang...1: politik. 2: sosial. 3: ekonomi. 4: budaya. 5: militer

di bidang militer kak

13. mengidentifikasi kebijakan Herman William Daendels di bidang politik militer atau pertahanan dan ekonomi​

Halo Nadia,

Kebijakan yang dibuat Herman William di bidang pertahanan yakni;

> Membangun banyak benteng pertahanan baru

>Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Akan tetapi, pembangunan pangkalan laut di Ujungkulon tidak berhasil

> Meningkatkan jumlah tentara, dengan cara mengambil masyarakat pribumi karena pada waktu pergi Indonesia, Daendels tidak membawa pasukan yang cukup. Oleh karena itu, Daendels menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yaitu dari 4.000 tentara menjadi 18.000 tentara

> Membangun jalan raya yang dimulai dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur) sejauh kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan sebagai Jalan Daendels.

.

.

Bidang Ekonomi

> Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,

> Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,

> Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Smoga membantu ^^

14. sebutkan kebijakan kebijakan Bani Umayyah dalam bidang politik dan militer​

Perkembangan yang dicapai dinasti Bani Umayyah di bidang politik dan militer adalah : Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Menumpas segala bentuk pemberontakkan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya.

Maaf yaa kalo salah

Jawaban:

1.Ekspansi wilayah

2.Penaklukan dan penyerapan kebudayaan

3.Sistem pemerintahan sentralistik

4.Peningkatan ekonomi

5.Perluasan militer

6.Kebijakan toleransi terhadap agama minoritas

Penjelasan:

Bani Umayyah adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa dari tahun 661-750 Masehi. Selama masa kekuasaannya, Bani Umayyah menerapkan berbagai kebijakan politik dan militer, di antaranya:

1.Ekspansi wilayah: Bani Umayyah melakukan ekspansi wilayah yang luas, memperluas kekuasaannya dari Arabia hingga Persia, Mesopotamia, Afrika Utara, dan Spanyol.

2.Penaklukan dan penyerapan kebudayaan: Bani Umayyah menaklukkan banyak wilayah yang memiliki kebudayaan yang berbeda, dan mereka menyerap sebagian besar budaya dan kebiasaan lokal dalam budaya Islam, sehingga menciptakan seni, arsitektur, dan sastra yang berbeda-beda dalam dunia Islam.

3.Sistem pemerintahan sentralistik: Bani Umayyah menerapkan sistem pemerintahan sentralistik, yang menggantikan sistem khalifah yang lebih demokratis dan terpusat di kota Madinah. Pemerintahan Bani Umayyah menjadi lebih sentralistik, sehingga menyebabkan banyak kelompok yang merasa terpinggirkan.

4.Peningkatan ekonomi: Bani Umayyah memperkenalkan mata uang baru, yang dikenal sebagai dinar dan dirham, untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran di wilayah yang dikuasainya. Kebijakan ini membawa kemakmuran ekonomi dan kemajuan yang signifikan di seluruh kekhalifahan.

5.Perluasan militer: Bani Umayyah menambah kekuatan militernya dengan meningkatkan jumlah pasukan dan teknologi militer, serta menciptakan unit-unit khusus seperti pasukan berkuda. Kebijakan ini memperkuat kekuasaan militer mereka di seluruh wilayah yang mereka kuasai.

6.Kebijakan toleransi terhadap agama minoritas: Bani Umayyah mengizinkan umat non-Muslim untuk memeluk agama mereka dan memperbolehkan mereka untuk mempertahankan praktik dan kepercayaan mereka. Hal ini membantu menjaga stabilitas sosial di seluruh wilayah kekhalifahan.

Meskipun ada beberapa kebijakan Bani Umayyah yang dianggap berhasil, namun ada juga yang menuai kritik dan penolakan. Beberapa kebijakan mereka dianggap menindas dan tidak adil, sehingga memicu kebangkitan dan perlawanan dari banyak kelompok di seluruh wilayah kekhalifahan

15. dampak dari kebijakan pemerintahan militer jepang dalam bidang politik, sosial budayadan ekonomi. tolong dibantu ya

Bidang Politik
1.Melarang penggunaan Bahasa Belanda dan memperbolehkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
2.Dibentuknya badan persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan badan persiapan ini, muncullah ide Pancasila.
3.Mendukung semangat Anti-Belanda, sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia.
4.Memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik.

Bidang Ekonomi1.Didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
2.Diperkenalkannya sistem baru bagi pertanian yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi pangan.

Bidang Sosial1.Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui kinrohosi.
2.Munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia.
3.Bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikkan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya.
4.Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu Tonarigami atau Rukun Tetangga (RT).

Bidang Budaya1.Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia.
2.Pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia (PERSAFI) yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke Bahasa Indonesia.

Semoga membantu dan Semangat belajarnya ;)

16. jelaskan kebijakan pemerintah di bidang militer pada awal kemerdekaan!

kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan adalah
1. rencana pembelaan negara dari BPUPKI yang mengandung unsur politik perang yang tidak dapat diterima.
2.tentara peta di jawa barat, serta laskar di sumatra di bubarkan karena dianggap organisasi butan jepang yang kedudukanya didunia  internasional tidak memiliki ketetapan

17. tulislah kebijakan Japan di bidang politik,ekonomi,militer,Dan sosial budaya

Politik : tidak boleh berorganisasi untuk kepentingan Indonesia dan buatan sendiri harus buatan atau izin dari Jepang.
Sosial budaya : harus menggunakan bahasa jepang dan bahasa indonesia sebagai bahasa nasional.
Militer : semua rakyat indonesia harus ikut dalam organisasi kemiliteran jepang meskipun itu laki laki atau perempuan
Ekonomi : hasil ladang petani harus di berikan  kepada Jepang

18. jelaskan pengaruh kebijakan pemerintah kedudukan jepang di indonesia mulai dari bidang sosial budaya ekonomi politik dan militer

Bidang politik:: a. Mengizinkan Bendera merah putih di kibarkan di samping bendera Jepang. b. Melarang penggunaan Bahasa Belanda. c. Mengizinkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. d. Mengizinkan menyanyikan lagu Indonesi Raya. Bidang ekonomi:: pengaruhnya kebijakannya dapat mempercepat pembangunan di bidang ekonomi dan dapat memajukan ekonomi indonesia Bidang sosial, budaya:: Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi militer. Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT. Bidang militer:: Masa pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu: a) Gerakan 3A,dengan isinya:Nippon cahaya Asia,Nippon pelindung Asia,Nippon pemimpin Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia. b) MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia).Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya KH.Masmansyur, c) PUTRA (Pusat tenaga rakyat) dibentuk pada 1 Maret 1943,yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu:Ir.Soekarno,Moh.Hatta,KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. d) Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In) Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan. e) Peta Kemudian, untuk mempertahankan tanah air Indonesia, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Dengan adanya Peta ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco. f) Jawa Hokokai(Gerakan kebaktian Jawa).Dibentuk pada tahun 1944.Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu:mengorbankan diri,mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang.

19. Apa kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi, politik ,dan militer pada awal kemerdekaan sampai tahun 1950

Jawaban:

ekonomi= > melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain.

melancarkan program keluarga harapan, miskin,KIS Dll

politik= meningkatkan daya saing.

membuat hukum yg kuat.

militer= melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain tentang militer.

Penjelasan:

pasti benar

.

20. Buatlah contoh pengaruh kebijakan pemerintah penduduk Jepang di bidang Politik, Ekonomi, Militer, Sosial budaya !!

1.bidang politik :
a. gerakan 3A
b. pusat tenaga
2.di bidang ekonomi
a.romusha(kerja paksa)
b. kronhoshi(kerja bakti)
3.di bidang sosial
a. golongan teratas :yaitu jepang
b. golongan kedua :yaitu pribumi
c. golongan ketiga :yaitu timur asing
4.di bidang militer :
a. organisasi semimiliter:seinendan, fujinkai, keibodan, senentai, gakukutai, jibakutai
b. organisasi militer: heiho, PETA, syuisyintai
5.di bidang sosial budaya : jelang memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi

*ini dapet dari blog guru ips saya dan hasilnya mendapat nilai 100 semoga membantu

21. Apa dampak kebijakan imperealisme Jepang di bidang militer,politik,ekonomi,sosial dan budaya jelaskan!​

Penjelasan:

Dibebaskan para pemimpin kemerdekaan indonesia

22. apa pengaruh kebijakan pemerintahan kedudukan jepang dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang sosial budaya?

semakin hilang karena dipaksa kerja terus

23. Buatlah ringkasan pencapaian-pencapaian serta kebijakan Sultan Iskandar Muda baik dalam bidang politik, militer, serta ekonomi ​

Penjelasan:

Sultan Iskandar Muda di bidang ekonomi adalah menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain, mengatur sistem administrasi keuangan (membentuk Balai Furdah atau kantor pelabuhan), mengatur arus distribusi pemasukan Negara seperti pajak, ghanimah, ekspansi, dan ekspor.

Sultan IsnkandarMuda di Bidang Politik dan Militer

Pada masa kepemimpinannya Sultan Iskandar Muda, beliau melanjutkan perjuangan Sultan-sultan Aceh sebelumnya. Perjuangan yang dilakukannya adalah memperkuat armada dan angkatan perang, melakukan penaklukkan wilayah, penyerangan terhadap Portugis dan menjalin kerjasama perdagangan.

24. Kebijakan pemerintah jepang dalam bidang politik,ekonomi,sosial,militer dan budaya

Jawaban:

Kebijakan Pemerintahan

Mendirikan tiga pemerintahan militer di Indonesia, yakni:

Pemerintahan Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16

Pemerintahan Sumatera yang berpusat di Bukittinggi dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-25

Pemerintahan Indonesia Timur yang berpusat di Makassar dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Laut Armada ke-2

Membentuk tingkat administrasi pemerintahan: Syu (Karesidenan), Syi (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Kewedanaan), Son (Kecamatan), dan juga Ku (Kelurahan)

Menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah Kochi (daerah istimewa)

Kebijakan Militer

Membentuk Organisasi Militer

Peta

Heiho

Giyugun

Membentuk Organisasi Semi-Militer:

Seinendan: yakni barisan pemuda

Keibodan: yakni barisan pembantu polisi

Fujinkai: yakni barisan wanita

Gakutotai: yakni barisan pelajar

Suisyintai: yakni barisan pelopor

Kebijakan Politik

Membubarkan organisasi pergerakan nasional Indonesia kecuali Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Membentuk organisasi propaganda Gerakan Tiga A dengan Mr. Syamsudin sebagai ketua.

Membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dengan Empat Serangkai, yakni Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansur sebagai ketua

Membentuk Gerakan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai) yang dipimpin langsung oleh Gunseikanbu (pemimpin militer Jepang)

Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua.

Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Soekarno sebegai ketua

Kebijakan Sosial Budaya

Mengizinkan Bendera Merah Putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru

Mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya

Melarang penggunaan Bahasa Belanda

Mengizinkan penggunaan Bahasa Indonesia

Mendirikan organisasi kebudayaan (Keimin Bunka Shidoso)

Menerapkan kebijakan seikerei (membungkukkan badan kearah matahari terbit)

Menerapkan kerja paksa (romusha)

Kebijakan Ekonomi

Menerapkan sistem ekonomi autarki (pemenuhan kebutuhan sendiri)

Membentuk Kumiai

Membentuk PM POMER (Pengurus Besar Perhimpunan Untuk Memajukan Ekonomi Perang). Mohammad Hatta berperan sebagai ketua.

Membentuk Togyo Rengokai (Asosiasi Perusahaan Gula)

Menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan kepada tentara Jepang.

25. Sebutkan kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia dibidang ekonomi, sosial dan politik, masing masing tiga

Politik = 1.Jepang melarang berdirinya organisasi apapun kecuali MIAI(majelis islam a'la indonesia)
2.membentuk gerakan 3A
Bidang ekomomi :
-Jepang mengambil sumber daya indonesia untuk keperluan perang
-Tanaman yang dinilai tidak berguna diganti dengan tanaman jarak untuk mesin mesin perang
-Rakyat indonesia akan disuruh melakukan romusha

Bidang politik
-Jepang melarang adanya partai paetai nasional
-Jepang tidak memberbolehkan adanya perkumpulan perkumpulan masyarakat
-Demo atau hal lainnya yang menentang pemerintahan jepang merupakan pelanggaran hukum

Bidang sosial :
Jepang membentuk gerakan 3A yaitu:
-Jepang cahaya Asia
-Jepang pelindung Asia
-Jepang pemimpin Asia


Semoga membantu ^ ^

26. kebijakan pemerintah dalam bidang militer pada awal kemerdekaan?

1. Rencana pembelaan negara dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mengandung unsur politik perang tidak dapat diterima.
2. Tentara Peta di Jawa dan Bali, serta Laskar Rakyat di Sumatra dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi buatan Jepang yang kedudukannya di dunia internasional tidak memiliki ketentuan.

27. tuliskan perbedaan kebijakan ekonomi, politik pemerintahan, militer, budaya, dan sosial pada VOC, Daendels, dan Raffles

Kebijakan VOC

a. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.

b. Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.

c. Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang Gubernur Jenderal.

d. Melaksanakan sepenuhnya hak Oktroi yang diberikan pemerintah Belanda.

e. Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta (Batavia).

f. Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten).

g. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.

h. Adanya verplichte leverantie (penyerahan wajib) dan Prianger stelsel (sistem Priangan).

Kebijakan Raffles

Bidang Pemerintahan

Pulau Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan Merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun tumurun.

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman eksport. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Menetapkan sistem sewa tanah (landren). Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut. Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil bruto. Pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

Bidang Hukum

Sistem peradilan yang diterapkan affles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi kepada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan.

Bidang Sosial

penghapusan sistem kerja paksa (kerja rodi)peniadaan pynbank, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau

Kebijakan Daendels

Bidang Birokrasi Pemerintahan

Pusat pemerintahan dipindahkan kepedalaman Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legeslatif diganti dengan Dewan Penasehat. Membentuk sekretariat negara (AlgemeneSecretarie). Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan di beri pangakat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Membatasi kekuasaan raja Kerajaan Banten dan Cirebon menjadi wilayah kolonial Belanda  

Bidang hukum dan peradilan.

Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3. jenis pengadilan yaitu sebagai berikut: (a).Pengadilan utuk orang eropa (b).Pengadilan untuk orang pribumi. dan (c).Pengadilan untuk orang timur asing. Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalamkasus penjualan tanah kepada fihak swasta.  

Bidang Militer dan Pertahanan

Membangun jalan antara Anyer-Panarukan. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang Membangun pangkalan angkatan laut di UjungPandang dan Surabaya. Membangun benteng-benteng pertahanan. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.  

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Membentuk Dewan Pengawas Keuangan negara (Algemene Rekenkaer). Mengeluarkan uang kertas Memperbaiki gaji pegawai Pajak in natura (contingenten) dan sistem pe-nyerahan wajib (verplichte laverantie) yang diterapkan pada masa VOC tetap dilanjutkan. Mengadakan monopoli perdagangan beras. Mengadakan peminjaman paksa kepada orang orang yang dianggap mampu,bagi yg menolakakan dikenakan hukuman. Penjualan tanah kepada fihak swasta. Mengadakan Preanger Stelseel ,yaitu kewajibanbagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman eksport

Bidang Sosial

Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja Rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang Menghapus upacara penghormatan kepada Resident, Sunan dan Sultan Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos Melakukan penjualan tanah partekelir kepada pihak swasta Mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian

28. tuliskan kebijakan politik ekonomi militer dan Daendels​?

Jawaban:

Membuat Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan.

Mendirikan benteng-benteng pertahanan.

Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.

Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.

29. usaha yang dilakukan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di bidang ekonomi politik militer dan sosial budaya

1.Usaha di Bidang Sosial
a,romusha,
b. Kinrohosi,
2. Usaha di Bidang Ekonomi
a. Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang.
b. Jepang berusaha memotong sumber perbekalan musuh-musuhnya di kawasan Asia.
3. Usaha di Bidang Politik
a. Organisasi Tiga A
b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
c. Chuo Sangi In (Badan Pertimbangan)

30. Kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer disebut

bidang,maaf kalau jawabannya salah.

31. Jelaskan kebijakan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dalam bidang militer

Jawaban:

kebijakan pemerintahan Indonesia membentuk bidang militer↓

Penjelasan:

supaya warga negara aman dari penjarahan/penjajahan yang di masa lampau dan mengantisipasi penjajahan yang dilakukan bangsa lain kepada bangsa kita di masa depan

32. Bagaimana kondisi ekonomi birokrasi militer dan politik negara indonesia pada awal kemerdekaan

Keadaan ekonomi awal kemerdekaan:

1) keadaan Ekonomi Memburuk

2) Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali.

3) Indonesia belum memiliki Uang yang sah.

4) Blokade ekonomi oleh Belanda dengan tujuan

a. Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia.

b. Mencegah penjualan hasil kebun Belanda.

c. Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda

Kebijakan Pemerintah di Bidang Militer :

1) 5 Oktober 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat dengan Pemimpin Supriyadi,

2) 18 Desember 1945, Sudirman diangkat sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berpangkat Jendral,

3) Januari 1946 TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia),

4) Juni 1947 TRI menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Perkembangan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1950

1.  Keragaman Ideologi dan Politik:

1) Ideologi Partai Nasionalis yaitu berdasarkan faktor kemanusiaan yang mengutamakan kesatuan bangsa sesuai dengan uud 1945 dan Pancasila,

2) Ideologi Partai Bersifat Agama  yang mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada sebuah Agama,

3) Ideologi Partai Bersifat Sosialisme-Komunisme bersifat Radikal dengan tujuan Internasionalisme yang menjunjung doktrin komunisme tunduk terhadap perintah Moskow sebagai pusat Komunisme Dunia.

2.      Pengaruh perbedaan pandangan politik:

1) Pertiakaian Antar Partai Politk

2) terbentuknya partai Oposisi penentang pihak penguasa, kedua hal ini menyebabkan sering terjadi pergantian Kabinet dalam Pemerintahan sehingga setiap rencana yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

3.      Kabinet yang Berkuasa antara Tahun 1945-1950:

   Kabinet Syahrir (Kabinet pertama), Diketuai oleh Sutan Syahrir (Sosialis) menjadikan sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial ke Parlementer, program kabinet Syahrir: 1) Kesejahteraan Rakyat, 2) Mengatasi Konflik Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perundingan Linggarjati 10 November 1946 namun salah satu hasil perundingan yaitu “Indonesia diakui secara de-facto dibawah pimpinan Ratu Belanda” ditentang oleh banyak pihak dan menandakan berakhirnya kabinet Syahrir

   Kabinet Amir Syarifuddin (Sosialis), mengusahakan Kesejahteraan Rakyat dan menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda secara damai dengan melakukan perjanjian  Renville 8 Desember 1947 yang ditentang banyak pihak karena isi perjanjian menguntungkan pihak belanda, berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin dengan diserahkannya mandat kepada Presiden 23 Januari 1948

   kabinet Hatta, program kerja hampir sama dengan kabinet sebelumnya, pada masa kabinet Hatta terjadi penyerahan Kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dibelanda 27 Desember 1949 dan Belanda mengakui Indonesia sebagai Negara yang berdaulat.

33. Tooooolllllloooooooonnngggggggggg mengapa pemerintah awal indonesia mengeluarkan kebijakan kebijakan ? baik politik , ekonomi , dan militer

karena masih merupakan negara baru, dan setiap negara kan harus punya kebijakan agar negaranya di akui dunia. apalagi menyangkut politik untuk mengatur urusan politis negara, ekonomi untuk mencapai kebutuhan negara, dan militer untuk mempertahankan keutuhan negara

34. Apa saja dampak dari kebijakan pemerintahan militer jepang di indonesia dalam bidang politik-sosial-budaya-ekonomi?

ekonomi ,Jepang berusaha mendapatkan bahan mentah dari sumber sumber untuk industri peperangan.politik, Jepang melarang rakyat untuk berserikat dan berkumpul.budaya,bidang pendidikan dan kebudayaan mulai dikurangi penggunaan bahasa Indonesia .sosial, munculnya sikap kesatuan dan persatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia.

35. Jelaskan kebijakan kebijakan politik dan militer VOC

a. menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdangan.
b. melaksakan politik devide et impera ( memcah dan menguasai ) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
c. Untuk mempererat kedudukannya, perlu mengangkat seorang Gubernur Jenderal.
d. Melaksakan sepenuhnya Hak Oktroi yang diberikan pemerintah belanda, seperti :
- hak monopoli
- hak untuk membuat uang
- hak nutuk mendirikan benteng
- hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan
- hak untuk tentara.
e. membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di banten dan di Ambon, dipindah ke Jayakarta ( Batavia ).
f. Melaksakan pelayaran Hongi ( HOngi tocjten ).
g. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.
Pengaruhnya kebijaksanaan VOC bagi rakyat Indonesia
a.kekuasaan raja menjadi berkurang / bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
b. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC.
c. Hak Oktroi ( istemewa ) VOC, membuat masyarakat Indoneisa menjadi miskin dan menderita.
d. Rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal system pertahanan benteng, etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern ( senjata api, meriam ).
e. Pelayaran HOngi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan dan pembunuhan.
f. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan / sumber penghasilan yang bisa berlebih.

36. Sebutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan militer Jepang di Indonesia di bidang politik sosial ekonomi dan budaya

politik:-jepang melakukan pendekatan
kepada kaum nasionalis Islam dengan
mengijinkan MIAI(Majelis Islam A'la
Indonesia tetap berdiri.
-jepang mempropagandakan gerakan
3A(Jepang cahaya asia, Jepang
pelindung Asia dan Jepang pemimpin
Asia
sosial:Jepang mendirikan organisasi
di Indonesia
ekonomi: kehidupan ekonomi rakyat
sangat menderita karena
seluruh kekayaan alam
Indonesia dimanfaatkan untuk
keperluan perang Jepang
budaya:larangan pemakaian bahasa Jepang
semua papan papan iklan diganti
dengan bahasa Indonesia dan Jepang

37. jelaskan kebijakan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan dilihat dari bidang militer dan pendidikan.tolong bantuannya ya kak​

Jawaban:

1. rencana pembelaan negara dari BPUPKI yang mengandung unsur politik perang yang tidak dapat diterima.

2.tentara peta di jawa barat, serta laskar di sumatra di bubarkan karena dianggap organisasi butan jepang yang kedudukanya didunia internasional tidak memiliki ketetapan

Hallo kakak bantu jawab yaa.

BIDANG PENDIDIKAN

A. Peningkatan fasilitas fisik (sarana dan prasarana pendidikan)

Pemerintah mendirikan gedung-gedung sekolah baru, menyewa rumah-rumah rakyat dan mengadakan sistem penggunaan gedung sekolah 2 sampai 3 kali sehari yaitu pagi, siang dan malam hari.

B. Peningkatan dan penambahan fasilitas personal sekolah (guru dan tenaga tata usaha)

C. Kurikulum

Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan, maka:

1. Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.

2. Kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.

3. Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

BIDANG MILITER

A. Membentuk BKR untuk rakyat, tapi dirasa kurang tepat sebagian masyarakat.

B. Kumpulan pemuda membentuk Komite van Aksi.

C. BKR dan badan pemuda untuk perebutan kekuasaan.

D. Karena BKR tidak cukup solid membentuk TKR (di ubah menjadi TRI, selanjutnya TNI).

Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat pada penjelasan diatas.

Terima kasih karena sudah bertanya, semoga bermanfaat. Terus gunakan Brainly sebagai teman belajar kamu ya.

38. tuliskan kebijakan kebijakan daendels dalam bidang politik, militer, dan sosial ekonomi di hindia ?

Kebijakan-Kebijakan Herman Willem Daendels 1. merombak sistem pemerintahan feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan mdern. rakyat dalam pemerintahan ini memegang kedaulatan tertinggi (pemerintahan liberal), dan bupati menjadi pegawai yang gajinya ditentukan. 2. raja-raja jawa(surakarta/solo dan yogyakarta) dinyatakan sebagai bawahan. 3. membentuk pengadilan keliling dan peradilan pribumi. 4. membrantas korupsi dan penyelewengan dalam pemungutan dan penyerahan wajib pajak. 5. menjadikan para bangsawan atau penguasa lokal sebagai aparat atau pegawai pemerintah.

39. mengapa bangsa indonesia mudah sekali dikuasai secara politik, ekonomi dan militer pada saat kedatangan awal bangsa eropa

karena indonesia dulu itu rendah pendidikannya. selain itu, indonesia juga kaya akan rempah rempah

SEMOGA MEMBANTU :)karena indonesia kaya dengan rempah-rempah ,oleh karena itu bangsa eropa ingin menguasai indo nesia.maaf ya kalau salah

40. Kebijakan pemerintah jepang di indonesia pada bidang politik,ekonomi,sosial,militer,dan pendidikan

Jawaban:

-politik

Pemerintah militer Jepang melarang berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Semua organisai politik yang tumbuh pada zaman Belanda dibubarkan kecuali Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

-Ekonomi

Kegiatan ekomoni masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang.

-pendidikan

Kegiatan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang mengalami penurunan yang drasts. Penurunan itu meliputi jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Pada zaman Jepang untuk sekolah dasar hanya ada satu macam yaitu sekolah dasar lima tahun, sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perang. 

-sosial budaya

Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia.